Loading...
link : DPR Minta KKIP Lebih Libatkan Industri Pertahanan Swasta
DPR Minta KKIP Lebih Libatkan Industri Pertahanan Swasta
20 Oktober 2018
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) diminta untuk meningkatkan pelibatan swasta dalan mengembangkan industri pertahanan. Langkah itu penting agar industri pertahanan tidak terlalu membebani APBN. (photo : SindoNews)
JAKARTA - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) diminta lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan dalam negeri. Apalagi, KKIP telah melakukan restrukturisasi di tingkatan tim pelaksananya.
"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).
Politikus Partai Hanura ini menuturkan, ada tujuh program prioritas industri pertahanan, yaitu pengembangan propelan roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.
Menurut dia, semua itu seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.
JAKARTA - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) diminta lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan dalam negeri. Apalagi, KKIP telah melakukan restrukturisasi di tingkatan tim pelaksananya.
"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).
Politikus Partai Hanura ini menuturkan, ada tujuh program prioritas industri pertahanan, yaitu pengembangan propelan roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.
Menurut dia, semua itu seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.
Loading...
"arial" , "helvetica" , sans-serif;">"Konsekuensinya adalah anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi. Dia berpendapat, dalam struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI Purn Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.
Dia berharap dengan komposisi tersebut harapannya agar industri pertahanan semakin transparan dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik.
"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain, baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," katanya.
Menurut dia, dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan industri pertahanan swasta seperti Mayjen TNI Purn Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.
Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.
"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke-3 tahun 2019-2024," tuturnya.
(SindoNews)
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi. Dia berpendapat, dalam struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI Purn Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.
Dia berharap dengan komposisi tersebut harapannya agar industri pertahanan semakin transparan dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik.
"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain, baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," katanya.
Menurut dia, dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan industri pertahanan swasta seperti Mayjen TNI Purn Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.
Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.
"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke-3 tahun 2019-2024," tuturnya.
(SindoNews)
thus Article DPR Minta KKIP Lebih Libatkan Industri Pertahanan Swasta
that is all articles DPR Minta KKIP Lebih Libatkan Industri Pertahanan Swasta This time, hopefully can provide benefits to all of you. Okay, see you in another article posting.
You now read the article DPR Minta KKIP Lebih Libatkan Industri Pertahanan Swastawith the link address https://uswordarmy.blogspot.com/2018/10/dpr-minta-kkip-lebih-libatkan-industri.html
Loading...
Related Posts :
Russia Calls Britain's New £3.1bn Aircraft Carrier A 'Huge Sitting Duck'- China’s PLA warns India: Learn lessons from 1962 defeat, stop clamouring for war
- Russian MoD Approves Project 23560 Leader-class Nuclear-Powered Destroyer Preliminary Design
- Poll: Russians See The U.S. As A Greater Threat Than The Islamic State
- An Inside Look At An Islamic State Drone Workshop
0 Response to "DPR Minta KKIP Lebih Libatkan Industri Pertahanan Swasta"
Post a Comment